Diduga Syarat Kepentingan Golongan, Pembentukan Pengurus BKAD Pundung Kulon Tabrak Aturan

oleh -

BANYUWANGI – Polemik pengerjaan pavingisasi jalan desa yang asal – asalan di Dusun Sumberejo, Desa Kepundungan, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi oleh BKAD Pundung Kulon bantuan program PISEW yakni bagian dari penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) berbuntut panjang, Sabtu’ (09/10/2021).

Belum lama ini..!

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pundung kulon di percaya pemerintah menangani program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) paket pavingisasi jalan di dua desa, yakni Desa Kepundungan dan Desa Parijatah Kulon, Kec. Srono dengan nilai anggaran Rp. 600 jt.

Namun ada yang janggal, menelisik kebelakang…!

“Proses Pembentukan pengurus BKAD Pundung Kulon sebagai pelaksana program pemerintah dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah itu di duga tabrak aturan. Pasalnya pembentukan pengurus BKAD Pundung Kulon tanpa melalui Musyawarah Desa (Mudes) dan syarat kepentingan golongan”.

Senada hal itu, Muchlas Rofiq, S. Pd ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepundungan, kepada awak media menegaskan pihaknya merasa tidak tau adanya bantuan program PISEW tersebut. Dan Ia sengaja tak mau hadir saat di undang rapat dalam agenda pembentukan pengurus BKAD, karena menurutnya tidak adanya musdes sebelumnya. (05/10/2021).

“Ketidak hadiran saya dalam rapat waktu itu karena saya tidak mau moro – moro (tiba – tiba – red) mau membentuk pengurus BKAD, padahal kan harus ada Musdes dulu yang nantinya mengamanatkan di Musdes itu mewakili terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD )”, ungkapnya.

Masih kata Gus Muchlas (sapaan akrab Muchlas Rofiq), jika pihaknya tidak hadir di Musdes tersebut karena tidak prosedural.

“Karena tidak prosedural, saya tidak mau hadir, sementara Pemdes berpegangan bahwa “katanya” dari tim PISEW daerah Jawa Timur mengatakan gak usah Musdes, cukup membentuk Badan Kerjasama Antar Desa. Hal itu yang janggal, padahal kan nanti yang menjadi tim untuk duduk di BKAD itu harus melalui keputusan Musdes”, imbuhnya.

Terakhir…..! Gus Muchlas menyatakan secara regulasi yang wajib mengadakan Musdes itu BPD bukan Pemerintah Desa. Pungkasnya.

Sementara itu Kepala Desa Kepundungan Tri Marvila Sukmana ketika ditanya wartawan terkait proses pembentukan pengurus BKAD apa melalui Musdes dan siapa penyelenggaranya, pihaknya menegaskan jika prosesnya melalui Musdes, namun tidak menjelaskan siapa penyelenggaranya.

“Benar, prosesnya melalui Musdes”, ucapnya.

Hal senada disampaikan Camat Srono Drs. Gatot Suyono, M. AP, jika tahapan dalam proses pembentukan BKAD Pundung Kulon program PISEW sudah dilalui.

“Iya, tahapan sudah dilalui”, pungkasnya.

Bersambung…

Reporter : Wawan
Editor : Bagus