DPR RI Setujui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) untuk di Sahkan menjadi Undang – undang

oleh -

JAKARTA – DPR RI Telah menyetujui Rancangan Undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di sahkan menjadi Undang – undang. Salah satu yang diatur dalam UU ini adalah kenaikan tarif PPN atau pajak pertambahan nilai menjadi 11 persen.

Pemerintah menetapkan tarif tunggal untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dinaikkan secara bertahap, 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025

“Pemerintah memahami aspirasi masyarakat melalui fraksi-fraksi DPR bahwa penerapan multi tarif PPN dikhawatirkan akan meningkatkan cost of compliance,” kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis, (07/10/2021).

Yasonna menyatakan penerapan kenaikan tarif menjadi 12 persen dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum pulih dari dampak COVID-19.

Kesepakatan disahkannya UU HPP dilakukan dalam sesi pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna ke-7 DPR RI yang disiarkan secara publik pada Kamis, 7 Oktober 2021.

“Saya menanyakan kepada setiap fraksi DNA seluruh fraksi yang ada, apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Kamis (7/10/2021).

“Setuju,” jawab segenap anggota dewan yang diikuti dengan pengetokan palu tanda RUU HPP disetujui jadi UU HPP.

Editor : Gus