DPW IHB: Diskusi Panel Budaya Dayak Pusaka Mandau

oleh -

Kalteng – Terkait dengan pidato Gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran dalam acara pelantikan Bupati Wakil Bupati Kotawaringin Barat tentang ucapan Gubernur masyarakat Dayak membawa Mandau ( senjata Tajam Mandau khas Dayak Kalteng), yang sempat viral di media sosial dan berita media online

Serta cetak, maka DPW Indonesia Hebat Bersatu Provinsi Kalteng menggelar kegiatan Diskusi Panel Budaya Dayak Kalteng, acara tersebut dilaksanakan Di La Cupole 99 Sportainment Cafe” Gedung Bisnis Batang Garing lantai 3 Jalan Panjaitan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah pukul ,18.30 WIB.

Dengan Mengakat Thema ” Peran Serta Ormas Dayak Kalteng Dalam Menjaga Memelihara Melestarikan Benda Pusaka Dayak kalteng”‘ Diskusi Panel Budaya Dayak Kalteng’ dihadiri oleh berbagai Narasumber seperti Kompol Edia Tatacara Polsek Pahandut, Kota Palangka Raya, Dr.Guntur Talajan,SH..M.Pd, Drs. Yansen A. Binti MBA, Thoeseng T.T. Adang, S.Hut.,M.M, E P. Romong; S.H.

Panitia pelaksana diskusi mengatakan acara Diskusi ini agar apa yang menjadi polemik di masyarakat Kalimantan Tengah Tidak melebar dan membias pemahaman dari Mandau yang didasarkan pada pidato dari gubernur.

Lebih lanjut kita ingin meluruskan pemahaman yang benar mengenai mandau sebagai pusaka dari suku Dayak dimana hal tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber yang jelas dan juga sudah di informasikan oleh Anis duduk persoalannya mengenai Mandau dalam teks pidato Gubernur pada waktu itu.

Supaya tidak menjadi persepsi yang kurang baik dan tidak melebar dan membias sehingga tidak disalah artikan menjadi dan mungkin nanti bisa jadi ada muatan politis.

Untuk itu kita ingin meluruskan persoalan tersebut, mandau adalah suatu pusaka Dayak dan kalaupun digunakan pada tempatnya tidak digunakan untuk hal yang bukan tempatnya.

Media palangka news sempat berbincang dan mewawancarai Ketua Umum Gerdayak Yansen Binti mengatakan “bagaimana menyikapi masyarakat kita sebagai peserta mengenai dan sudah membuat aplikasi dan sudah disampaikan pada tanggal 17 Maret yang lalu bahwa persoalan itu untuk kegiatan-kegiatan adat budaya itu boleh-boleh mengatakan tidak boleh tanya saja mungkin rasa yang digunakan tidak tidak bisa diterima secara ini oleh kita karena sebenarnya bukan tujuannya kepada umum sebenarnya itu disampaikan adalah satuan untuk itu sebagai gubernur agar tidak gunakan dalam pelaksanaannya.(tim)