0
0
Aceh Timur – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan penyaluran dana Program Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat kurang mampu bebas dari pungutan biaya atau gratis. Dana Program BSPS senilai Rp 20 juta diberikan pemerintah sebagai stimulan bagi masyarakat dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, mengingatkan pejabat terkait beserta tim dan jajarannya yang kerap disebutkan namanya di tengah publik, agar tidak lagi mengklaim bantuan rehab rumah bagi ribuan fakir miskin di Aceh Timur sebagai bantuan dari kemurahan hati sang pejabat, apalagi miliknya.
Hal itu ditegaskan Ronny mengingat sering terjadinya kekeliruan informasi di tengah masyarakat, bahkan dugaan adanya penyesatan informasi yang beredar di tengah publik selama ini, diduga demi keuntungan pribadi secara finansial maupun keuntungan politik pihak – pihak tertentu yang diduga mengatasnamakan program pemerintah sebagai bantuan dari pribadi pejabat beserta timnya tersebut.
” Jangan ada lagi pejabat atau timnya yang berlagak pahlawan di Aceh, memanfaatkan dan mengklaim bantuan dari pemerintah untuk rakyat miskin di Aceh sebagai bantuan pribadinya, itu jelas menyesatkan, karena bantuan itu jelas bantuan dari pemerintah, bukan bantuan pribadi pejabat apalagi timnya,” kata Ronny, Selasa 27 Desember 2022.
Aktivis HAM itu juga mengultimatum akan membongkar identitas beserta modus pihak – pihak tertentu apabila peringatan dari pihaknya itu diabaikan.
” Ini peringatan keras dari kami sebagai social control untuk membela hak – hak masyarakat, khususnya rakyat miskin, hentikan dan jangan sampai kami dengar lagi semua penyesatan itu, ada yang mengklaim bantuan dari pemerintah sebagai bantuan pribadinya, atau nanti kami bongkar hingga ke akar – akarnya,” ketus pengritik yang dikenal concern pada isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, demokrasi dan hak asasi manusia tersebut.
Dia juga mengingatkan seluruh pejabat tinggi negara untuk tidak memanfaatkan bantuan pemerintah untuk masyarakat sebagai ajang meraup keuntungan pribadi dan politik, apalagi mengklaimnya sebagai bantuan pribadi pejabat tersebut.
” Ini bukan soal bantuan rumah rehab saja, tapi juga terkait semua bantuan yang pernah ada dari pemerintah untuk masyarakat, apakah itu bantuan lembu, traktor, vaname dan lainnya, jangan ada yang mengklaim sebagai bantuan pribadi pejabat, mana ada uang pejabat sebanyak itu, lagian sebenarnya jarang – jarang itu mereka mau bantu masyarakat pakai uang pribadinya, kebanyakan cuma cari nama dan sensasi dari bantuan pemerintah,” ungkap Ronny.
” Bahkan bantuan aspirasi atau pokir pun itu peruntukannya bukan untuk pejabat atau timnya, tapi jelas untuk masyarakat yang membutuhkannya, jadi bila ada ditemukan penyelewengan berat di lapangan, silahkan infokan ke kami,” tambahnya lagi.
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini sedang terus memantau dan mengumpulkan bukti – bukti pengelolaan serta pengerjaan bantuan rumah rehab di Aceh Timur, agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuannya.
” Jangan dikira kami sudah diam, yang lain mungkin bisa dibungkam, tapi kami tidak, kami masih terus memantau dan mengumpulkan bukti – bukti, setidaknya sampai akhir desember 2022 ini kami beri waktu setiap pengerjaan rumah yang belum beres agar dapat dibereskan, tapi jika itu tidak dibereskan, silahkan lihat gebrakan kami awal januari nanti, kami akan laporkan ini bahkan sampai ke presiden, jaringan kami untuk itu sudah cukup kuat,” ketusnya.
Ronny berharap setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat dan daerah dapat benar – benar sampai ke tangan masyarakat Aceh, khususnya Aceh Timur, dan manfaatnya benar – benar dapat dirasakan secara maksimal, sehingga bisa terlihat perubahan pada kondisi masyarakat .
” Kami berharap setiap bantuan dapat diterima dan benar – benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak, agar berubah keadaan masyarakat, jangan ada yang coba – coba menyunat atau memotong sepeser pun duitnya, meski pun beberapa waktu lalu ada kami dengar diduga ulah oknum nakal yang tega merampas hak – hak fakir miskin di Aceh Timur demi keuntungan pribadinya,” pungkas alumni universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.(741).
