Jaksa Agung Negara Bagian North Carolina, Amerika Serikat, telah melayangkan gugatan terhadap VinFast, produsen otomotif asal Vietnam, menyusul terhentinya proyek pembangunan pabrik mobil listrik dan baterai mereka di Chatham County. Langkah hukum ini diambil setelah perusahaan dianggap gagal memenuhi berbagai komitmen yang tertuang dalam perjanjian dengan negara bagian.
Menurut laporan dari Carscoops, Jaksa Agung Jeff Jackson menuding VinFast telah melanggar kesepakatan yang seharusnya mengawal pembangunan fasilitas manufaktur kendaraan listrik dan baterai di wilayah tersebut. Perjanjian ini, yang ditandatangani beberapa tahun lalu, menjadi dasar bagi VinFast untuk menerima dukungan finansial dan infrastruktur dari pemerintah North Carolina.
Rencana ambisius VinFast untuk mendirikan pabrik di North Carolina pertama kali diumumkan empat tahun lalu. Fasilitas ini ditargetkan untuk mulai beroperasi pada tahun 2024, menandai langkah besar perusahaan dalam ekspansi globalnya. Upacara simbolis peletakan batu pertama telah dilaksanakan pada tahun 2023, menghadirkan harapan akan terbukanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Fase awal pengembangan proyek ini diperkirakan menelan investasi hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat. Kompleks seluas 1.800 are ini dirancang untuk menampung lima area produksi utama, meliputi lini produksi bodi kendaraan, perakitan, pengepresan, pengecatan, serta pusat energi. Kapasitas produksi tahunan pabrik ini direncanakan mencapai 150.000 unit kendaraan, dengan model-model unggulan seperti VinFast VF 7, VF 8, dan VF 9 yang akan diproduksi di sana.
Namun, perjalanan proyek ini penuh dengan gejolak. Setelah menunda jadwal produksi awal hingga tahun 2025, VinFast kembali mengumumkan penundaan pada Juli 2024. Keputusan ini diambil menyusul performa bisnis perusahaan yang dinilai kurang memuaskan di pasar Amerika Serikat. Pada saat itu, VinFast mengutarakan niat untuk memulai operasional pabrik pada tahun 2028, namun dengan skala yang lebih kecil dari rencana semula.
Terhentinya aktivitas pembangunan pabrik ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan pemerintah setempat. Pasalnya, VinFast telah menerima berbagai bentuk insentif, termasuk dana hibah pengembangan pekerjaan. Majelis Umum North Carolina bahkan telah mengalokasikan dana sebesar 450 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung persiapan lahan, peningkatan infrastruktur transportasi, serta penyediaan air dan saluran pembuangan yang krusial bagi proyek tersebut.
Kantor Jaksa Agung menjelaskan bahwa meskipun VinFast telah melakukan pekerjaan pembersihan dan perataan lahan pada tahun 2023, perusahaan gagal memenuhi sejumlah kewajiban penting dan target kinerja yang telah disepakati. Perjanjian ini secara spesifik dirancang untuk melindungi uang pembayar pajak, dengan klausul yang mengharuskan perusahaan mengembalikan dana persiapan lahan tertentu apabila target yang ditetapkan tidak tercapai. Lebih lanjut, perjanjian tersebut memberikan hak kepada pemerintah negara bagian untuk mengambil alih lokasi proyek jika VinFast tidak memenuhi persyaratan kinerja utama.
Berdasarkan kesepakatan awal, fasilitas produksi tersebut seharusnya sudah beroperasi pada Juli 2026 dan berhasil menciptakan 1.750 lapangan kerja hingga akhir tahun yang sama. Namun, Departemen Kehakiman North Carolina telah memberitahukan VinFast pada Januari 2026 bahwa perusahaan dianggap telah melanggar perjanjian, dan pemerintah berniat untuk mengambil alih lokasi proyek.
Jaksa Agung Jackson menyatakan dengan tegas, "VinFast berjanji untuk membangun pabrik dan menciptakan lapangan kerja bagi warga North Carolina. Mereka tidak melakukan keduanya." Pernyataan ini menegaskan kekecewaan dan tindakan tegas yang diambil oleh negara bagian.
Menanggapi tudingan tersebut, VinFast membantah telah melakukan pelanggaran. Perusahaan bersikeras bahwa mereka telah memenuhi tenggat waktu pembangunan yang ditentukan dan pabrik tersebut akan tetap beroperasi pada tahun 2028. VinFast beralasan bahwa perubahan kebijakan di Amerika Serikat terkait industri kendaraan listrik baru-baru ini telah memberikan dampak pada jadwal proyek mereka. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi proyek tersebut dalam kondisi pasar yang baru.
Gugatan ini menjadi pukulan telak bagi ambisi VinFast untuk menancapkan kukunya di pasar otomotif Amerika Serikat. Nasib pabrik yang dijanjikan, serta potensi hilangnya investasi dan lapangan kerja, kini menjadi pertanyaan besar yang harus segera dijawab oleh produsen mobil asal Vietnam tersebut. Perkara hukum ini akan menjadi ujian penting bagi komitmen VinFast terhadap para pemangku kepentingan di North Carolina dan sekaligus cerminan tantangan yang dihadapi oleh pendatang baru di industri otomotif global.
This article was rewritten using AI technology based on information from antaranews.com without altering the facts of the original article.
