Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan segera melancarkan gelombang penindakan hukum terpadu melalui Operasi Patuh 2026. Fokus utama operasi ini akan diarahkan pada kendaraan yang sengaja menutupi plat nomornya, sebuah praktik yang belakangan ini kian marak terjadi. Tindakan ini diduga kuat merupakan upaya pengendara untuk menghindari deteksi oleh sistem penegakan hukum berbasis elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, muncul pula berbagai modus operandi baru dari para pelanggar. Salah satu yang paling kentara adalah praktik menyembunyikan identitas kendaraan melalui penutupan plat nomor. Fenomena ini, terutama pada kendaraan roda dua, menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian.
Kombes Pol. Aries Syahbudin, Kabag Ops Korlantas Polri, menjelaskan bahwa Operasi Patuh 2026 yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 8 hingga 21 Juni 2026, akan memberikan penekanan kuat pada implementasi ETLE. "Seluruh jajaran diminta untuk mempersiapkan dukungan pelaksanaan penegakan hukum berbasis digital ini secara maksimal," ungkap Kombes Pol. Aries Syahbudin melalui laman resmi Korlantas Polri.
Penindakan dalam operasi ini tidak hanya akan menyasar pelanggaran kasat mata, tetapi juga secara spesifik menargetkan bentuk-bentuk pelanggaran yang secara langsung menghambat efektivitas kerja sistem ETLE. Petugas di lapangan akan lebih waspada terhadap kendaraan yang plat nomornya dilepas, tidak terpasang sama sekali, tertutup sebagian, atau bahkan diubah tampilannya dengan stiker maupun cat agar sulit terbaca oleh kamera pengawas.
Menurut Kombes Pol. Aries Syahbudin, pelanggaran terkait plat nomor ini menjadi prioritas karena secara langsung mengganggu kemampuan sistem ETLE dalam mengidentifikasi dan mencatat pelanggaran. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi upaya penegakan hukum digital yang mengandalkan akurasi data. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pelanggaran lalu lintas berat lainnya, seperti menerobos jalur yang berlawanan arah atau melawan arus, tetap akan ditindak melalui metode penilangan konvensional oleh petugas yang berjaga di titik-titik rawan.
Dalam alokasi penindakan Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri menetapkan porsi penegakan hukum berbasis ETLE mencapai 60 persen dari total keseluruhan. Sementara itu, penindakan dengan sistem tilang konvensional akan dilakukan sebesar 30 persen. Sisa 10 persen dari keseluruhan operasi akan dialokasikan untuk kegiatan pemberian teguran simpatik.
"Pendekatan humanis melalui teguran simpatik tetap akan dipertimbangkan dalam situasi-situasi tertentu yang dinilai lebih efektif menggunakan cara ini. Namun, porsinya dibatasi hanya sebesar 10 persen dari total kegiatan," jelas Kombes Pol. Aries Syahbudin.
Strategi ini menunjukkan komitmen Korlantas Polri untuk terus berinovasi dalam menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Dengan penekanan pada ETLE, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas akan semakin meningkat. Penutupan plat nomor, sekecil apapun dampaknya, merupakan bentuk penghindaran tanggung jawab yang tidak dapat ditoleransi. Operasi Patuh 2026 menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali bahwa tidak ada ruang bagi celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari konsekuensi pelanggaran.
Lebih jauh, penggunaan ETLE diharapkan dapat menciptakan efek jera yang lebih kuat. Sistem ini memungkinkan penindakan dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa pandang bulu. Rekaman pelanggaran yang terekam oleh kamera ETLE akan menjadi bukti kuat yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, upaya untuk mengelabui sistem ini dengan cara menyembunyikan plat nomor justru akan berujung pada sanksi yang lebih berat.
Selain fokus pada plat nomor yang disamarkan, Operasi Patuh 2026 juga akan menyasar pelanggaran-pelanggaran umum lainnya yang sering terjadi, seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, pelanggaran batas kecepatan, kendaraan tidak dilengkapi STNK atau TNKB, kendaraan yang menggunakan lampu strobo atau sirene yang bukan peruntukannya, serta pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Dengan cakupan yang luas, operasi ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan terciptanya kondisi berlalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan. Kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas adalah kunci utama keberhasilan operasi ini.
