Produsen otomotif asal Tiongkok, Chery, mengambil sikap hati-hati menanggapi wacana pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif yang lebih besar bagi kendaraan listrik (EV) yang menggunakan baterai berbasis nikel. Keputusan strategis lebih lanjut belum diambil oleh Chery karena mayoritas lini produk mobil listrik mereka saat ini masih mengandalkan teknologi baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP). Sikap menunggu ini mencerminkan langkah evaluasi internal yang sedang gencar dilakukan oleh perusahaan, sembari menantikan regulasi resmi dari pemerintah yang hingga kini masih dalam tahap penyusunan.
Presiden Direktur Chery Group Indonesia, Zeng Shuo, mengungkapkan bahwa pihaknya masih dalam tahap pemantauan mendalam terhadap perkembangan kebijakan tersebut. Analisis komprehensif sedang berjalan di tingkat tim internal perusahaan untuk merespons arah kebijakan baru dari pemerintah Indonesia. Ia menekankan bahwa kepastian regulasi adalah kunci sebelum perusahaan dapat mengambil langkah konkret. "Kami belum memiliki aturan yang pasti. Kami masih terus memantau dan tim kami masih melakukan analisis," ujar Zeng Shuo dalam sebuah kesempatan di Jakarta pada 18 Mei 2026.
Lebih lanjut, manajemen Chery menambahkan bahwa minimnya informasi terbaru mengenai kelanjutan draf regulasi membuat perusahaan memilih untuk bersikap pasif terlebih dahulu. Penyesuaian produk maupun perubahan strategi bisnis baru akan digodok secara matang setelah ada kejelasan regulasi. "Sampai saat ini belum ada kabar terbaru, jadi kami masih menunggu pembaruan," kata Zeng Shuo.
Keputusan final mengenai kemungkinan perombakan spesifikasi kendaraan atau perubahan strategi penggunaan jenis komponen baterai baru akan dikeluarkan setelah dokumen resmi diterbitkan. Penegasan ini penting untuk memastikan langkah korporasi sejalan dengan hukum yang berlaku. "Seharusnya akan ada informasi yang lebih resmi dan jelas, baru kami bisa membahas lebih lanjut mengenai hal ini," jelas Zeng Shuo.
Sebelumnya, arah kebijakan insentif baru ini telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Beliau menyatakan bahwa formulasi skema insentif sedang dipersiapkan oleh kementerian terkait, dengan tujuan memberikan dukungan finansial yang lebih tinggi bagi kendaraan berbasis nikel dibandingkan dengan model non-nikel. "Insentif ini utamanya ditujukan untuk kendaraan listrik, bukan hybrid. Jadi, skema untuk baterai berbasis nikel dan non-nikel akan berbeda. Rinciannya nanti akan disampaikan oleh Menteri Perindustrian," ujar Purbaya beberapa waktu lalu.
Tujuan utama dari kebijakan pembedaan besaran subsidi ini adalah untuk mendorong optimalisasi program hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri. Pemerintah berharap pasar domestik dapat menyerap hasil produksi dari industri baterai nasional yang sedang dikembangkan. "Alasan saya memberikan subsidi yang lebih besar untuk kendaraan berbasis nikel adalah agar baterai produksi dalam negeri kita dapat terserap oleh pasar," ucap Purbaya.
Saat ini, operasional bisnis Chery di Indonesia masih difokuskan pada penguatan nilai investasi melalui optimalisasi fasilitas perakitan lokal dengan skema completely knocked down (CKD). Fasilitas perakitan lokal ini digunakan untuk memproduksi berbagai model kendaraan elektrifikasi yang dipasarkan di dalam negeri. Namun, dengan adanya potensi perubahan kebijakan insentif, strategi ini bisa saja ditinjau kembali di masa mendatang.
Perkembangan kebijakan insentif untuk kendaraan listrik berbasis nikel ini menjadi isu krusial bagi para pelaku industri otomotif di Indonesia. Potensi perbedaan besaran insentif dapat mempengaruhi keputusan investasi produsen, strategi pengembangan produk, hingga penetapan harga jual kendaraan listrik di pasar domestik. Bagi Chery, langkah strategis yang akan diambil sangat bergantung pada detail dan kejelasan regulasi yang akan diterbitkan oleh pemerintah.
Industri kendaraan listrik di Indonesia tengah berada di titik krusial. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan, salah satunya melalui pemberian insentif. Namun, kebijakan insentif yang spesifik, seperti yang direncanakan untuk baterai berbasis nikel, memerlukan pemahaman mendalam dari para produsen agar mereka dapat menyesuaikan strategi bisnisnya. Chery, sebagai salah satu pemain global yang hadir di Indonesia, menunjukkan kehati-hatian dalam menyikapi perubahan kebijakan ini.
Keputusan Chery untuk menunggu regulasi resmi mencerminkan pendekatan bisnis yang pragmatis. Perusahaan tidak ingin terburu-buru melakukan investasi atau perubahan besar sebelum memiliki kepastian hukum. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka tengah melakukan analisis mendalam mengenai potensi dampak kebijakan baru terhadap portofolio produk mereka yang saat ini didominasi oleh baterai LFP. LFP memang menawarkan keunggulan tersendiri, seperti biaya produksi yang lebih rendah dan keamanan yang lebih baik, namun baterai berbasis nikel seringkali menawarkan kepadatan energi yang lebih tinggi, yang berarti jangkauan tempuh yang lebih jauh untuk ukuran baterai yang sama.
Rencana pemerintah untuk membedakan insentif antara baterai nikel dan non-nikel mengindikasikan upaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya alam nikel Indonesia yang melimpah. Dengan semakin berkembangnya industri baterai nasional, termasuk pengolahan nikel menjadi bahan baku baterai, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
Menarik untuk melihat bagaimana Chery dan produsen otomotif lainnya akan merespons kebijakan ini setelah regulasi resmi diterbitkan. Apakah mereka akan mulai mengembangkan atau mengadaptasi model-model yang menggunakan baterai nikel untuk mendapatkan insentif yang lebih besar? Atau mereka akan tetap fokus pada teknologi baterai LFP yang sudah mereka kuasai, sembari mencari celah lain untuk tetap kompetitif di pasar Indonesia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk lanskap industri kendaraan listrik di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
Sementara itu, kepastian regulasi dari pemerintah menjadi elemen kunci yang ditunggu-tunggu. Transparansi dan kejelasan dalam penyusunan kebijakan akan sangat membantu para pelaku industri dalam merencanakan strategi jangka panjang mereka. Kolaborasi antara pemerintah dan industri, seperti yang terjadi dalam proses pemantauan dan analisis yang dilakukan Chery, adalah contoh positif bagaimana sinergi dapat mendorong pertumbuhan sektor otomotif yang berkelanjutan.
