Gelombang keprihatinan kini menyelimuti pesisir utara Pulau Jawa (Pantura). Wilayah yang selama ini menjadi denyut nadi ekonomi dan kehidupan masyarakatnya kini menghadapi dualisme ancaman yang kian nyata: amblesnya daratan dan peningkatan ketinggian permukaan air laut. Kombinasi keduanya berpotensi besar memicu luasan genangan yang mengkhawatirkan di kawasan pesisir di masa mendatang.
Laporan riset teranyar menunjukkan bahwa wilayah-wilayah strategis seperti Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Subang, Pemalang, Pekalongan, hingga Demak berada dalam pusaran bahaya ini. Di kawasan-kawasan tersebut, elevasi permukaan laut dilaporkan mengalami kenaikan dengan laju berkisar antara 2,4 hingga 4,3 milimeter setiap tahunnya. Angka ini, meskipun terkesan kecil, memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan terhadap stabilitas pesisir.
Agung Syetiawan, seorang peneliti senior di Pusat Riset Geoinformatika (PRGI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjelaskan bahwa fenomena penurunan muka tanah di Pantura merupakan sebuah dinamika yang dapat dipantau secara akurat melalui pemanfaatan teknologi geospasial dan penginderaan jauh mutakhir. Teknologi canggih seperti Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), Global Navigation Satellite System (GNSS), serta metode pengamatan terestris dan pemodelan geospasial yang mengintegrasikan berbagai sumber data, menjadi instrumen krusial dalam memetakan dan memahami pergerakan deformasi di zona pesisir.
Menurut Agung, data hasil pemantauan GNSS yang bersumber dari jaringan Indonesia Continuously Operating Reference Station (InaCORS) telah mengindikasikan pola penurunan vertikal yang cenderung bervariasi dan tidak selalu linier di sebagian besar wilayah Pantura. Data ini berperan penting sebagai alat validasi terhadap hasil pengamatan yang diperoleh dari satelit Synthetic Aperture Radar (SAR).
Penyebab utama yang teridentifikasi dari penurunan permukaan tanah atau yang dikenal sebagai subsidensi di wilayah pesisir ini adalah masifnya eksploitasi sumber daya air tanah. Permintaan yang terus meningkat, baik untuk kebutuhan domestik masyarakat perkotaan maupun untuk menunjang aktivitas ekonomi produktif seperti budi daya udang vaname, telah memberikan tekanan luar biasa pada ketersediaan air tanah. Pengambilan air tanah secara berlebihan inilah yang menjadi pemicu utama amblasnya lapisan tanah di bawah permukaan.
Agung melanjutkan, dampak dari fenomena penurunan tanah ini semakin memperburuk situasi yang sudah ada akibat kenaikan muka laut di sepanjang pesisir utara Jawa. Berdasarkan analisis data altimetri, tren kenaikan muka laut di wilayah tersebut memang cukup signifikan, dengan kisaran 2,4 hingga 4,3 milimeter per tahun. Ketika penurunan tanah terjadi bersamaan dengan kenaikan muka laut, efeknya menjadi multiplikatif, mempercepat proses terendamnya wilayah pesisir.
Dengan menggunakan model simulasi sederhana yang disebut bath up model, para ahli memprediksi bahwa sejumlah kawasan pesisir Pantura berisiko tinggi mengalami genangan permanen apabila tidak segera diambil langkah-langkah mitigasi yang efektif dan komprehensif. Bahkan, beberapa area pesisir seperti Muara Gembong serta sejumlah wilayah di pesisir Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Jatabek) dilaporkan telah mengalami perluasan area genangan air akibat kombinasi dari penurunan tanah dan kenaikan muka laut yang saling memperparah.
Menyikapi kondisi ini, Agung menekankan bahwa setiap pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir, seperti pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall), harus didasarkan pada kajian geospasial yang mendalam dan menyeluruh. Hal ini penting agar penentuan wilayah prioritas pembangunan dapat dilakukan secara tepat sasaran, mengalokasikan sumber daya pada area yang paling membutuhkan.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya merumuskan kebijakan pembangunan pesisir yang berakar pada data geospasial yang akurat. Kebijakan tersebut idealnya mencakup pengendalian penggunaan sumur bor secara ketat, upaya rehabilitasi ekosistem mangrove yang vital bagi perlindungan pesisir, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas pembangunan tanggul laut yang telah ada. Agung mengingatkan, "Selamatkan air, selamatkan kehidupan. Air bersih yang kita hemat hari ini adalah napas kehidupan bagi generasi mendatang."
Meskipun demikian, Agung mengakui bahwa sistem pemantauan penurunan tanah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kendala penempatan stasiun pengamatan yang tidak selalu berada persis di area dengan laju penurunan tanah tertinggi. Untuk mengatasi keterbatasan ini, BRIN bersama tim dari Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah berupaya melakukan pengamatan tambahan secara episodik. Inisiatif ini melibatkan pemasangan pilar benchmark permanen di sejumlah titik yang teridentifikasi sebagai area ‘hotspot’ penurunan tanah, yang akan dipantau secara rutin setiap tahun.
Sementara itu, Kepala PRGI BRIN, Rokhis Khomarudin, menegaskan bahwa persoalan penurunan tanah dan degradasi ekosistem pesisir merupakan isu multidisiplin yang kompleks dan memerlukan dukungan riset yang berkelanjutan. "Pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) dan penginderaan jauh menjadi sangat krusial untuk mendukung upaya pemantauan, analisis mendalam, serta perumusan strategi mitigasi yang benar-benar berbasis pada bukti ilmiah," pungkas Rokhis.
This article was rewritten using AI technology based on information from inet.detik.com without altering the facts of the original article.
